Minggu, 14 Desember 2014

Penduduk Indonesia

Penduduk & Tingkat Pendidikan - Kualitas Pendidikan di Papua


Di era globalisasi dan zaman yang semakin modern ini ada sebuah tolak ukur apakah suatu negara masuk dalam tingkatan negara maju, negara berkembang, atau negara miskin atau tertinggal, tolak ukur tersebut adalah tingkat pendidikan. Data yang didapat dari Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011 yang di keluarkan oleh UNESCO diluncurkan di New York indeks pembangunan pendidikan atau Education Development Index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia adalah termasuk negara berkembang. Namun perkembangan kualitas pendididkan di Indonesia tidak merata di semua daerah. Daerah Indonesia bagian timur, terutama papua masih sangat tertinggal dalam hal pendidikan.

Pengembangan pendidikan di Papua masih sangat tertinggal. Hal ini tentu berdampak luas sehingga akan timbul persoalan lainnya seperti masalah sosial, politik, dan terutama ekonomi. Karena buruknya kualitas di papua menyebabkan tingkat kemiskinan penduduknya juga tinggi. Bahkan masih banyak masyarakat papua yang buta huruf. Ada beberapa hal yang menyebabkan tertinggalnya pendidikan di Papua dibandingkan daerah lain di Indonesia diantaranya rendahnya kualitas pengajar dan sarana & prasarana yang kurang memadai. Selain itu komitmen dan terobosan dari pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Papua dirasa kurang. Tidak hanya dari pemerintah, masyarakat yang belum sadar arti penting dari pendidikan juga menjadi salah satu penghambat. 

Rendahnya tingkat pendidikan di papua dapat dilihat dari tingkat partisipasi murni pendidikannya. Badan Pusat Statistik (2010) mencatat angka pertisipasi murni pendidikan Papua pada seluruh jenjang (TK, SD, SMP, SMA/SMK) hanya mencapai 553.290 dari 1.270.150 anak usia sekolah. Artinya 50% lebih anak-anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan di sekolah. Terutama di kampung-kampung pedalaman. Faktor mahalnya biaya serta jauhnya sekolah juga menjadi kendala. Namun, faktor utamanya adalah kurangnya guru (berkualitas). Dari total 20.624 guru di Papua sebanyak 18.584 belum berkualifikasi sebagai guru. sementara baru 2.040 guru berkualifikasi S1. dari jumlah itu 1.176 telah bersertifikasi profesi guru dan sisanya, 864 guru masih dalam proses (Disdikprov Papua, 2010).

Akibat dari buruknya pendidikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau Human Development Index / HDI) di Papua tergolong rendah. IPM diukutr dari tingkat melek huruf pendidikan, dan standar (taraf) hidup. Indeks ini menentukan apakah kualitas SDM suatu daerah atau negara termasuk kategori maju, berkembang atau terbelakang. Ada empat kategori IPM menurut United Nations Development Program (UNDP) dari skala 0, 0-100,0. Pertama tingkat rendah, IPM berada di kisaran kurang dari 50,0. Kedua tingkat menegah ke bawah, dengan IPM 50,0 - 65,9. Ketiga tingkat menegah ke atas, dengan IPM 66,0 - 79,9. dan keempat tingkat tinggi, dengan IPM lebih dari 80,0. Di Indonesia IPM rata-rata nasional tercatat 69,6 dimana DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan IPM 77,6. Sementara IPM di Papua hanya berkisar 50,0-65,9. Artinya tingkat IPM di Papua masih di tingkat menengah ke bawah. Sehingga antara IPM Papua dan DKI Jakarta (serta daerah-daerah lain) masih terdapat jurang perbedaan yang sangat lebar. Artinya kualitas pendidikan di Papua masih harus ditingkatkan secara konsisten agar mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia.

Peran pemerintah di sini sangat penting untuk kemajuan pendidikan di Papua. Pemerintah harus menyediakan dana khusus untuk membangun infrastruktur pendidikan di Papua. Selain itu tambahan tenaga guru berkualitas juga harus disediakan bagi anak-anak Papua. Selain dari sisi pemerintah, warga Papua juga harus diberi pengarahan tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka yang masih dalam usia sekolah. Jika semua hal ini bisa terwujud dapat dipastikan pemerataan pembangunan sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia. Sehingga dapat menekan angka kemiskinan di daerah.

Referensi :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar